Pendampingan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mendukung Tata Kelola Kelembagaan di Ombudsman Republik Indonesia

Rahma Ayu Niar; Armansyah Armansyah

doi:10.58266/jpmb.v4i4.1474

Authors

Rahma Ayu Niar Universitas Nusa Putra, Indonesia
Armansyah Armansyah Universitas Nusa Putra, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1474

Keywords:

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tata Kelola Kelembagaan, Informasi Hukum, Ombudsman Republik Indonesia

Abstract

Pengelolaan informasi hukum yang terstruktur dan mudah diakses merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendampingan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai mitra kegiatan. Tujuan kegiatan ini adalah mendukung optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum guna meningkatkan kualitas layanan informasi hukum bagi pegawai, unit kerja Ombudsman, dan masyarakat pengguna informasi hukum. Metode pelaksanaan dilakukan melalui observasi, pendampingan administratif, inventarisasi dokumen hukum, pengelompokan dan pembaruan data, serta publikasi produk hukum pada sistem JDIH yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Data (Sisdatin). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan berkontribusi terhadap peningkatan keteraturan pengelolaan dokumen hukum, kemudahan akses informasi hukum, serta mendukung penyediaan data hukum yang lebih mutakhir dan terdokumentasi dengan baik. Optimalisasi pengelolaan JDIH juga memperkuat fungsi dokumentasi hukum sebagai sarana pendukung tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

References

Adhiasti, T. M., & Yuwanto. (2024). Legal documentation and information network (JDIH) as an implementation of e-government system in the Regional of Representative Council of the Republic of Indonesia. Journal of Politic and Government Studies, 14(1), 338–343.

Akbar, Z., Prijana, & Rodiah, S. (2024). Tata kelola dokumen kehukuman berbasis pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 20(2), 283–298. https://doi.org/10.22146/bip.v20i2.10111

Amsyah, Z. (2015). Manajemen kearsipan modern. PT Gramedia Pustaka Utama.

Armansyah. (2024). Implementasi prinsip good governance dalam hukum administrasi negara. Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 10(1), 75–85. https://doi.org/10.61817/ittihad.v10i1.287

Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.

Hasan, A., Arfah, N., & Amalia, R. A. P. (2023). Demokratisasi birokrasi: Studi kasus pelayanan keterbukaan informasi publik di Kota Makassar. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 9(1), 22–34. https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.30109

Indrawijaya, S., Utomo, P. E. P., & Suprayogi, D. (2025). Manajemen pengelolaan produk hukum melalui implementasi aplikasi JDIH berbasis teknologi informasi di Universitas Jambi. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 14(1), 168–182. https://doi.org/10.22437/jmk.v14i1.39561

Khosrowjerdi, M. (2022). Good governance and national information transparency: A comparative study of 117 countries. Information Development, 38(4), 627–642. https://doi.org/10.1177/02666669211028345

Krisetya, B. A., & Rachman, R. (2025). Indonesia's information governance: New nomenclatures, same old problems? The Indonesian Quarterly, 53(1), 39–58.

Mariyanti, D., & Wardiyanto, B. (2026). Development of the Nganjuk Regency legal documentation and information network (JDIH) based on co-creation within the New Public Governance paradigm. Reflection Journal, 6(1), 40–49. https://doi.org/10.36312/5qqznm66

Muhajir, R., Abdurrahman, & Hidayatullah. (2024). Analisis pelaksanaan elektronik government sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Journal Law and Government, 2(2), 90–112. https://doi.org/10.31764/jlag.v2i2.24447

Mulyanto, & Asmoro, Y. (2024). Enhancing administrative governance and legal information management through the Legal Documentation and Information Network (JDIH). Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 4(3), 57–67.

Padang, A. L., & Nurrohman, R. (2025). Analisis kelembagaan implementasi JDIH guna mendukung pencapaian SDG 16. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 1(1), 45–58.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pratama, M. H., Panjaitan, J., & Siahaan, P. G. (2024). Analisis keterbukaan informasi dalam proses rekrutmen pegawai honor untuk mencegah praktik KKN dan mewujudkan good governance. FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik

Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance. Perspektif, 17(1), 54–61. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94

Sedarmayanti. (2018). Good governance (Kepemerintahan yang baik). Mandar Maju.

Sedarmayanti. (2018). Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan: Mewujudkan pelayanan prima dan kepemerintahan yang baik. Refika Aditama.

Syafiie, I. K. (2017). Pengantar ilmu administrasi negara. Rineka Cipta.

Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pub. L. 37 (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39708

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Zidan, S. N. J. (2025). Digital governance dalam pengelolaan informasi hukum: Studi pada JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial.