Pendampingan Administrasi Perlindungan Sosial dan Edukasi Kewajiban PBB-P2 di Desa Wargaluyu

Afif Nurseha; Sansan Herdiana; Ranti Aprilia Maulida; Tatang Tatang; Ilya Nadiatul Khawari

doi:10.58266/jpmb.v5i1.1769

Authors

Afif Nurseha STAI Riyadhul Jannah Subang, Indonesia
Sansan Herdiana STAI Riyadhul Jannah Subang, Indonesia
Ranti Aprilia Maulida STAI Riyadhul Jannah Subang, Indonesia
Tatang Tatang STAI Riyadhul Jannah Subang, Indonesia
Ilya Nadiatul Khawari STAI Riyadhul Jannah Subang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.58266/jpmb.v5i1.1769

Keywords:

Kesadaran Hukum, PBB-P2, Pengentasan Kemiskinan, Pelayanan Publik, Perlindungan Sosial

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk mendukung tertib administrasi perlindungan sosial dan memberikan edukasi mengenai kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Wargaluyu, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang. Permasalahan awal yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi kebutuhan pemeriksaan dan verifikasi data administrasi perlindungan sosial serta perlunya penyampaian informasi mengenai kewajiban PBB-P2 kepada unsur masyarakat dan kewilayahan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka KKN STAI Riyadhul Jannah Subang Kelompok 09 pada 14 Juli–24 Agustus 2026 melalui pendataan dan pemeriksaan administrasi perlindungan sosial serta sosialisasi PBB-P2. Data kegiatan bersumber dari observasi, catatan pelaksanaan, dokumentasi, lembar pendataan, dan daftar hadir. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa 18 data warga berhasil dihimpun dan dipetakan berdasarkan keterangan administratif, sedangkan sosialisasi PBB-P2 pada 8 Agustus 2026 diikuti 12 peserta dari unsur masyarakat dan kewilayahan. Capaian tersebut menunjukkan terlaksananya pendampingan administrasi dan edukasi hukum, tetapi belum dapat digunakan untuk menyatakan peningkatan kesadaran, kepatuhan pembayaran, atau penurunan kemiskinan karena kegiatan tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test maupun data pembayaran sebelum dan sesudah kegiatan. Luaran kegiatan berupa pemetaan awal administrasi perlindungan sosial, dokumentasi pelaksanaan, dan tersampaikannya informasi PBB-P2 kepada peserta.

References

Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Measurement Jurnal Akuntansi, 18(1). https://doi.org/10.33373/mja.v18i1.6297.

Ataya, A. I. S., & Sari, Y. Y. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin. Jurnal Riset Akuntansi Politala, 8(2), 199–213. https://doi.org/10.34128/jra.v8i2.493.

Budianti, E. H., & Nurasik, N. (2021). The effect of taxpayer awareness and service of regional revenue service employees on PBB-P2 taxpayer compliance in Sidoarjo during the Covid-19 pandemic. Academia Open, 5. https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2432.

Fatoni, M. I. (2023). Membangun kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui kualitas pelayanan dan kondisi keuangan bagi masyarakat Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Jurnal Manajemen Dinamis, 1(1), 45–51. https://doi.org/10.59330/jmd.v1i1.12.

Gahung, P. C., Warongan, J. L., & Mintalangi, S. S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 143–149. https://doi.org/10.58784/rapi.145.

Habibullah. (2017). Perlindungan sosial komprehensif di Indonesia. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Habiburahman, F., Darwati, D., Yulianti, Y., & Sopandi, (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Bandung. Indonesian Accounting Literacy Journal, 5(3). https://doi.org/10.35313/ialj.v5i3.6526.

Hidayatulloh, R., & Purnamasari, H. (2023). Tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik di Desa Karang Anyar. The Indonesian Journal of Politics and Policy, 5(2), 276–281. https://doi.org/10.35706/ijpp.v5i2.10674.

Indonesia. (2009a). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.

Indonesia. (2009b). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

Indonesia. (2022a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.

Indonesia. (2022b). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403.

Kinanthi, W., & Apriyanti, H. W. (2025). Determinan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati. Journal of Social and Economics Research, 7(2). https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1009.

Listiawati, T., Hambani, S., & Aziz, J. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Journal of Social and Economics Research, 6(2). https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.602.

Maghfira, N., Nst, Y. S. J., & Nurwani. (2024). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBAKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 3(1), 24–37. https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2107.

Maisaroh, U., & Sukmana, H. (2022). The effect of population administration quality on community satisfaction in the village government. Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 13. https://doi.org/10.21070/ijccd.v13i0.841.

Marliana, M. E., Da Omi, Y. Y., Oktaviana, M. E., & Kian, Y. R. K. (2025). Penguatan literasi hukum Pajak Bumi dan Bangunan melalui sosialisasi di Desa Lamika, Flores Timur. Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo, 9(2), 76–78. https://doi.org/10.35334/14fhsy60.

Mendan, A., Istianda, M., & Darmanto. (2024). Kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik di Kampung Penawang Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 6(2), 252–259. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.5194

Nurdiani, (2023). Analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam bantuan sosial pada masyarakat miskin Cianjur. Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 154–170. https://doi.org/10.35194/arps.v3i2.3935.

Prastiwi, H. I. N., Rifai, M., & Febriantin, K. (2023). Kinerja Pemerintah Desa Kondang Jaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang administrasi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(1), 163–172. https://doi.org/10.5281/zenodo.7519181.

Putra Wibowo, H., & Mursyidah, L. (2022). Service quality for village government. Indonesian Journal of Public Policy Review, 18. https://doi.org/10.21070/ijppr.v18i0.1212.

Ropei, A., & Adawiyah, R. (2020). Formulasi hukum perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kerangka Maqoshid As-Syari’ah. J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 166–179. https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4259.

Ruhidyanto, D., Ardilah, N., Nurseha, A., & Saputra, (2023). Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui program Solaba di Desa Gardu Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 21249–21254. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9654.

Safitri, S. D., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2022). Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(5), 784–792. https://doi.org/10.59141/jiss.v3i05.582.

Sari, I. F., & Sanjani, M. R. (2023). Dampak evolusi perlindungan sosial terhadap kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1). https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8476.

Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali.

Sulastyawati, (2014). Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 1(1). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530.

Suryoputri, S. A., & Susanto, S. N. (2022). Analisis tingkat pemahaman perangkat desa terhadap asas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima. Administrative Law and Governance Journal, 5(3), 239–252. https://doi.org/10.14710/alj.v5i3.239-252.

Umaroh, R. S., & Sukmana, H. (2023). Analysis of the quality of public services in the administrative sector in regency. Indonesian Journal of Public Policy Review, 21. https://doi.org/10.21070/ijppr.v21i0.1291.