Sosialisasi dan Edukasi Hukum Implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 Untuk Optimalisasi Penugasan Dan Penempatan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Chitra Imelda; H. Hasanuddin

doi:10.58266/jpmb.v3i4.292

Authors

Chitra Imelda Universitas Sjakhyakirti, Indonesia
H. Hasanuddin Universitas Sjakhyakirti. Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.292

Keywords:

sosialisasi hukum, edukasi hukum, asas keadilan, penugasan kepala sekolah

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) wilayah Banyuasin III, Provinsi Sumatera Selatan, terkait implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan dan penempatan guru sebagai kepala sekolah. Permasalahan yang diangkat adalah minimnya pemahaman stakeholder pendidikan terhadap regulasi baru ini, khususnya mengenai prosedur seleksi, persyaratan administratif, dan aspek hukum yang terkait dengan penugasan kepala sekolah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan simulasi atau role playing, di mana peserta berperan sebagai berbagai pihak yang terlibat dalam proses seleksi seperti calon kepala sekolah, panitia seleksi, dan pejabat terkait. Kegiatan ini melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti sebagai narasumber dan dihadiri oleh kepala sekolah serta guru di wilayah Banyuasin III. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur hukum yang ditetapkan dalam Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025, termasuk tahapan seleksi yang transparan, penerapan asas keadilan, dan reformasi sistem manajerial pendidikan. Peserta juga memahami potensi tantangan implementasi seperti risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pentingnya pengawasan yang ketat dalam proses seleksi. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas stakeholder pendidikan untuk mengimplementasikan regulasi baru secara tepat dan adil, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas kepemimpinan pendidikan di Indonesia.

References

Ahmad, Z. &. (2025). Strategi Pelatihan Luring dalam Menyiapkan Kepemimpinan Calon Kepala Sekolah Dasar Profesional. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan,3 (4)., 5572–5579. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1462.

Ariana Ariana, e. a. (2024). Optimalisasi Proses Rekrutmen Dan Seleksi Guru Di Lembaga Pendidikan. Jurnal Manajemen Kewirausahaan Dan Teknologi, 1(4), 95–99. https://doi.org/10.61132/jumaket.v1i4.391.

Bolinger, A. R. (2020). Role-Play Simulations. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Ltd.

DATADIKDASMEN.COM, R. (2025). Inilah Syarat Terbaru Menjadi Kepala Sekolah – Tidak Bisa Lagi Asal Tunjuk!. DATADIKDASMEN.COM., pp. https://www.datadikdasmen.com/2025/05/permendikdasmen-7-tahun-2025.html.

Dea Aulia, e. a. (2025). Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Sebagai Penyebab Disintegrasi Bangsa Indonesia. Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,6 (1)., 19-27. https://doi.org/10.36985/8ww3hq34.

Kependidikan., D. J. (2024). Sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jakarta, Indonesia. https://pusatinformasi.pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/12509936265881-Tentang-Sistem-Pengangkatan-Kepala-Sekolah-dan-Pengawas-Sekolah: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kosasih, H. R. (2019). Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Mengajar Tenaga Pendidik. Indonesian Journal of Education Management & Administration,3(20., 117-124. https://jurnal.unigal.ac.id/ijemar/article/view/4358.

Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. Simulacra jurnal sosiologi, 2(1)., 31-37.https://www.researchgate.net/publication/334364495_Pilkada_DKI_Jakarta_2017_Dinamika_Politik_Identitas_di_Indonesia.

Nur., H. (2025, juli 1). Peran ganda kepala sekolah: Analisis hubungan manajemen dan kepemimpinan di sekolah dasar. Kompasiana., pp. https://www.kompasiana.com/hidayatunnur0525/6863a79ced641548fe0dda35/peran-ganda-kepala-sekolah-analisis-hubungan-manajemen-dan-kepemimpinan-di-sekolah-dasar.

Nursalam, e. a. (2025). Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer dalam Penerapan Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Jelutung Kota Jambi. Jurnal Pendidikan dan Bimbingan Belajar (JPBB), 4(1), 119–129. https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jpbb/article/download/5583/3136/16139.

Rachmah, Y. C. (2019). Pengembangan Desain Sistem Informasi Pengawasan Pemerintah Pusat Dan Daerah. Jurnal Teknologi Komunikasi Pemerintahan (JTKP), 1(1)., 1-10. DOI: https://doi.org/10.33701/jtkp.v1i1.886.

Radiansyah, R. R. (2020). Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Kerangka Otonomi Daerah. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP), 2(1), 80–93. https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.6387.

Rahmadi, I. F. (2020). Pendidikan di Daerah Kepulauan Terpencil: Potret Siswa, Guru, dan Sumber Belajar. Jurnal Pendidikan Edutama, 7(1), 75–84. https://doi.org/10.30734/jpe.v7i1.756.

Raja Ritonga, e. a. (2022). Penguatan kompetensi sosial-emosional bagi kepala sekolah penggerak melalui kegiatan lokakarya. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 6(1)., 275-281,https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7876.

Riyanto, S. K. (2024). Studi Literature Review: Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Motivasi Guru. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 6(4)., 1610-1617. DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v6i4.2175

Salamah Hujaimah, e. a. (2023). Faktor, Penyebab, dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan. Jurnal Pendidikan Transformatif, 2(6), 142–148. https://doi.org/10.9000/jpt.v2i6.1231.

Sardjoko, S. H. (2023). Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan Visi Pembangunan 2005–2045. jakarta: Bappenas.

Sekolah.id., K. (2025). Tahapan lengkap seleksi calon kepala sekolah 2025. Kepala Sekolah.id., pp. 1. https://kepalasekolah.id/tahapan-lengkap-seleksi-calon-kepala-sekolah-2025/.

Soekarno, A. (2023, mei 15). Sistem pendaftaran langsung Kemendikbud hadapi tantangan politik lokal. Kompas, pp. 1-3. https://www.kompas.com/artikel.

Soeparman, M. N. (2025). Permendikdasmen 7/2025 dinilai rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Media Indonesia., pp. https://mediaindonesia.com/humaniora/780929/permendikdasmen-72025-dinilai-rawan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme.