Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku Bagi Kepala Sekolah Dan Guru SD Di Kabupaten Halmahera Utara

Abstract

Peraturan hukum dalam bidang pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, efektif, dan berkualitas. Namun, banyak kepala sekolah dan guru masih mengalami kesulitan dalam memahami serta menerapkan regulasi pendidikan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap kebijakan pendidikan harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap peraturan hukum menjadi hal yang sangat penting. Kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan penyusunan kebijakan yang tidak sesuai dengan regulasi, sehingga tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata sulit tercapai. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Kabupaten Halmahera Utara, dilakukan pendampingan bagi kepala sekolah dan guru SD dalam memahami dan menyusun kebijakan pendidikan berbasis hukum. Program ini membantu pendidik mengenali tantangan regulatif, meningkatkan kemampuan dalam perumusan kebijakan, serta memperkuat tata kelola pendidikan di sekolah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih tertata, adil, dan berkualitas.